Medan, [28/05/2025] – Guna memperkuat upaya pengendalian African Swine Fever (ASF) yang telah berdampak luas terhadap sektor peternakan babi khususnya di Provinsi Sumatera Utara, Balai Veteriner Medan menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Medan. Kegiatan ini dihadiri lebih kurang 60 peserta dari berbagai instansi, antara lain Direktorat Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, dinas yang mebidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota Langkat, Binjai, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Karo, Polda Sumut, Gerakan Peternak Babi Indonesia (GPBI), serta perwakilan Balai Veteriner Medan.

Kepala Balai Veteriner Medan Drh Arif Hukmi dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanganan ASF membutuhkan keterlibatan seluruh pihak karena dampaknya bukan hanya pada kesehatan hewan, tetapi juga menyangkut sosial ekonomi komunitas peternak.

"ASF tidak bisa diatasi sendiri oleh satu sektor. Perlu pendekatan terpadu dan berkelanjutan agar dampaknya dapat diminimalkan," ujar beliau.

Kegiatan ini menghadirkan empat narasumber kunci yaitu Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH yang diwakili Drh Siti Yuliyanti, menyampaikan arah kebijakan nasional pengendalian ASF, termasuk kebijakan kompartementalisasi serta peningkatan penerapan biosekuriti pada peternakan babi, peningkatan kesadaran peternak melalui komunikasi informasi dan edukasi serta penerapan prosedur pengisian kembali (restocking). Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Drh Sugeng Kalbar, memaparkan langkah-langkah penanganan ASF di provinsi, termasuk edukasi biosekuriti, pembuatan dan penerapan regulasi terkait dan peran pemda lainnya dalam mendukung peternak.

Balai Veteriner Medan menyajikan data situasi terkini ASF dari hasil surveilans laboratorium dan pengamatan lapangan yang disampaikan oleh Drh Sangkot Sayuti Nasution, M.Si. Narasumber terakhir dari Polda Sumut menyoroti potensi gangguan keamanan dan sosial akibat kematian massal babi serta pentingnya dukungan kamtibmas serta mencegah dampak yang lebih luas termasuk potensi munculnya masalah SARA dari peternakan babi dan kejadian penyakit.

Melalui diskusi aktif lintas sektor, rapat menghasilkan enam rekomendasi strategis sebagai berikut:

1.    Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor. Ditekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, peternak, dan lembaga pendukung lainnya untuk mengatasi ASF secara terpadu dan berkelanjutan.

2.  Peningkatan Edukasi dan Biosekuriti. Peternak, khususnya skala kecil, perlu didorong menerapkan biosekuriti melalui edukasi dan sosialisasi. Program CABI (Community ASF Biosecurity Intervention) juga diusulkan diterapkan lebih luas di wilayah terdampak.

3.  Penyediaan Anggaran Pengendalian ASF. Pemerintah pusat dan daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus yang memadai untuk mendukung kegiatan pengendalian ASF, termasuk edukasi, surveilans, dan vaksinasi.

4.    Percepatan Ketersediaan Vaksin ASF. Diperlukan percepatan dalam pengadaan dan distribusi vaksin ASF, termasuk penyusunan juknis pelaksanaan vaksinasi secara emergency use oleh Direktorat Kesehatan Hewan.

5.  Peran Aktif Kepolisian dalam Kamtibmas. Dukungan aktif dari kepolisian sangat penting untuk mencegah konflik sosial, menjaga ketertiban, dan membantu pengawasan praktik pemeliharaan babi yang sesuai aturan.

6.  Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan. Surveilans perlu dilakukan secara berkala dan terintegrasi, dengan kolaborasi antara Balai Veteriner Medan, dinas peternakan setempat, dan partisipasi peternak.

Rapat ditutup dengan komitmen seluruh peserta untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut di tingkat operasional. Semua pihak menyepakati pentingnya komunikasi berkelanjutan, perencanaan terintegrasi, dan tindakan kolaboratif guna menanggulangi ASF secara efektif.

"Rapat ini bukan hanya menghasilkan rekomendasi, tapi juga membangun semangat kebersamaan. Sinergi adalah kunci keberhasilan kita bersama," tutup Kepala Balai Veteriner Medan pada penutupan kegiatan ini.