Medan. Sebagai langkah strategis dalam pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak, vaksinasi secara masif diharapkan segera terlaksana di seluruh Indonesia, terutama di daerah dengan peningkatan kasus seperti Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Upaya ini didukung oleh penyediaan 4 juta dosis vaksin dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH). Vaksin ini didistribusikan secara bertahap ke provinsi terdampak PMK.

Kepala Bidang Perlindungan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, drh. Tesra Ananta, mengungkapkan bahwa Sumut telah menerima 16. 300 dosis vaksin PMK pada tahap pertama. "Kami telah menerima sebanyak 16.300 dosis vaksin PMK pada tahap I dan akan mendapatkan tambahan pada tahap selanjutnya," ujar drh. Tesra dalam Rapat Koordinasi Pengendalian PMK dan Pelaksanaan Vaksinasi di Aula Dinas, Kamis (23/1/2025). Dalam rapat tersebut, vaksin PMK secara simbolis diserahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumut Muhammad Zakir Daulay, S.Hut, MM, kepada beberapa kepala dinas kabupaten/kota. Selanjutnya, vaksin akan didistribusikan ke 22 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Hal serupa disampaikan oleh Subkoordinator Pengamatan Penyakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Aceh, drh. Nike Sari Rahayu. Pada Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Vaksinasi PMK di Aceh, Jumat (24/1/2025), drh. Nike menyebut bahwa Aceh telah menerima 5.900 dosis vaksin tahap pertama. Sebelumnya, Aceh juga menerima 1.000 dosis vaksin hibah dari pemerintah pusat yang telah digunakan sepenuhnya.

"Vaksin hibah sebanyak 1.000 dosis telah berhasil disuntikkan di beberapa kabupaten/kota. Sementara itu, vaksin tahap I sebanyak 5.900 dosis akan segera didistribusikan ke 22 kabupaten/kota," jelas drh. Nike.

Kepala Balai Veteriner Medan, drh. Arif Hukmi, menekankan pentingnya percepatan vaksinasi secara masif di Aceh dan Sumut untuk mencegah perluasan kasus PMK. "Saya berharap vaksinasi PMK segera dilaksanakan secara masif untuk mencegah penularan yang lebih luas," ujarnya.

Drh. Arif juga mengimbau agar vaksinasi diprioritaskan di desa-desa yang belum tertular namun berdekatan dengan desa yang telah terdampak. "Mengingat keterbatasan vaksin saat ini, fokus vaksinasi sebaiknya diarahkan ke desa-desa yang masih sehat di sekitar desa tertular," tambahnya.

Selain itu, drh. Arif menekankan pentingnya pelaporan pelaksanaan vaksinasi melalui sistem Integrated System of Information for Animal Health and Livestock (iSIKHNAS). "Hal terpenting lainnya adalah pelaporan oleh petugas kabupaten/kota ke iSIKHNAS agar realisasi vaksinasi PMK dapat dipantau secara terus-menerus," pungkasnya.

Dengan adanya distribusi vaksin tahap pertama dan koordinasi yang baik antarinstansi, diharapkan pelaksanaan vaksinasi di Aceh dan Sumut dapat berjalan lancar, sehingga penyebaran PMK dapat ditekan secara signifikan.