Banda Aceh – Pejabat Gubernur Aceh Dr. H. Safrizal ZA, M.Si menegaskan perlunya langkah cepat dalam menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak yang telah banyak ditemukan di wilayah Aceh. Dalam kegiatan vaksinasi PMK di Kelurahan Lamteumen Barat, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, yang dilaksanakan pada Hari Kamis 09 Januari 2025, beliau menyerukan berbagai langkah strategis untuk memastikan wabah PMK dapat segera terkendali.

"Karena kasus PMK sudah cukup banyak ditemukan di Aceh, maka harus segera ditangani. Sapi-sapi yang belum terinfeksi harus segera divaksinasi dan diberikan kekebalan, sedangkan yang sudah terkena segera diobati dan diberi vitamin. Kepada peternak yang sapinya terjangkit, saya menghimbau untuk melakukan isolasi terhadap sapi yang terinfeksi dan memisahkannya dari sapi yang masih sehat," ujar Pejabat Gubernur.

Pejabat Gubernur juga menginstruksikan pembatasan lalu lintas ternak, terutama di daerah yang sudah terjangkit, serta memperketat pengecekan di perbatasan. Selain itu, peternak diimbau untuk terus mendapatkan edukasi mengenai pentingnya melaporkan sapi yang terindikasi terinfeksi, memahami pola penularan PMK, dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah penyebaran lebih luas.

Kepala Balai Veteriner Medan, Drh. Arif Hukmi dan Kepala Dinas Peternakan Aceh Zalsufran, ST, M.Si dalam laporannya kepada Pejabat Gubernur, menegaskan pentingnya pelaksanaan vaksinasi secara rutin, pelaporan kasus PMK untuk respons cepat, pengendalian lalu lintas ternak, serta pengobatan pada ternak yang terinfeksi. "Langkah-langkah ini merupakan kunci untuk mencegah penyebaran wabah lebih luas dan menjaga keberlangsungan sektor peternakan," jelasnya.

Drh. Arif Hukmi juga menambahkan bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan hewan, dan para peternak sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan langkah-langkah tersebut berjalan efektif.

Pejabat Gubernur berharap, dengan upaya bersama ini, wabah PMK di Aceh dapat terkendali sebelum bulan Ramadan yang jatuh pada awal Maret mendatang. "Dengan demikian, pasokan sapi kita tidak akan terganggu, dan kebutuhan daging masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," tambahnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Koata Banda Aceh, Kepala BPTU HPT Indrapuri, Aparat Kepolisian dan Koramil, dan petugas kesehatan hewan. Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk menjaga produktivitas sektor peternakan di Aceh.