Bangkok – Upaya pemerintah melindungi usaha peternak rakyat terus diperkuat melalui peningkatan kualitas vaksin hewan. Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan setiap vaksin yang digunakan di lapangan telah melalui proses verifikasi ketat agar benar-benar efektif melindungi ternak.
Langkah ini mengemuka dalam forum TAFS Roundtable on Vaccine Verification yang digelar di Bangkok, Thailand, pada 24 Maret 2026. Forum tersebut diikuti para ahli kesehatan hewan dan perwakilan negara Asia untuk membahas pentingnya pemilihan dan verifikasi vaksin berbasis ilmiah.
Penguatan sistem ini memberikan kepastian bahwa vaksin yang digunakan tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar bekerja di lapangan. Dengan vaksin yang tepat, risiko kematian ternak dapat ditekan dan produktivitas tetap terjaga.
Forum menegaskan bahwa pemilihan vaksin, termasuk untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Berbagai aspek harus diperhatikan, mulai dari keamanan, efektivitas terhadap strain virus yang beredar, hingga stabilitas dan masa simpan vaksin.
Kementan hadir dalam forum tersebut melalui Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma Surabaya dan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur. Keterlibatan ini menjadi langkah konkret memperkuat kapasitas nasional dalam produksi, pengujian, dan sertifikasi vaksin hewan.
Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Hendra Wibawa, menegaskan bahwa kualitas vaksin menjadi faktor penentu keberhasilan pengendalian penyakit di tingkat peternak.
“Pemilihan vaksin tidak bisa sembarangan. Harus dipastikan aman, efektif, dan sesuai dengan kondisi lapangan serta strain virus yang beredar. Ini menjadi kunci agar vaksinasi benar-benar memberikan perlindungan optimal bagi ternak,” ujarnya di Kantor Kementan Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan agar vaksin yang digunakan memiliki mutu terjamin.
“Pemerintah terus memperkuat sistem evaluasi dan pengawasan vaksin agar yang digunakan di lapangan memiliki mutu terjamin, stabil, dan mampu memberikan kekebalan yang maksimal,” katanya.
Delegasi Indonesia, Nur Khusni Hidayanto, menyampaikan pentingnya penguatan kerja sama kawasan dalam mendukung sistem verifikasi vaksin yang lebih solid.
“Ke depan diperlukan standarisasi protokol, dibentuk laboratory network dan expert group untuk mendiskusikan technical guidance verifikasi vaksin PMK khususnya di ASEAN,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, PMK dijadikan contoh utama karena masih menjadi tantangan di sejumlah negara. Diskusi juga menekankan bahwa evaluasi vaksin harus disesuaikan dengan kondisi epidemiologis dan sistem peternakan masing-masing negara.
Bagi pelaku usaha peternakan, pendekatan ini memberikan dampak nyata. Vaksin yang tepat akan meningkatkan keberhasilan pengendalian penyakit, mengurangi kerugian akibat kematian ternak, serta menjaga stabilitas produksi dan pendapatan peternak.
Selain itu, penguatan standar vaksin juga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk peternakan Indonesia, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor.
Melalui forum ini, negara-negara di kawasan menyusun rekomendasi teknis terkait verifikasi vaksin yang disesuaikan dengan kondisi regional. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas program vaksinasi dan pengendalian penyakit hewan.
Dengan sistem verifikasi yang semakin kuat, pemerintah optimistis pengendalian PMK dan penyakit hewan lainnya akan semakin efektif, sehingga usaha peternak tetap aman, produktif, dan berkelanjutan.
